Di tengah hangatnya paradigma pengelolaan berbasis resort yang mewajibkan staff resort untuk lebih menguasai lapangan, penulis pikir memang sangat tepat dan sangat diperlukan. Terutama untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif di tengah hingar bingar isu negatif di bidang kehutanan. Namun hal ini tentu menimbulkan permasalahan terutama bagi unit pelaksana teknis yang selama ini masih menerapkan pola Balai sebagai base management dari seluruh bidang pengelolaan. Unit pelaksana teknis dimungkinkan akan kelabakan karena staff lapangan kurang begitu menguasai wilayah dimana mereka ditempatkan. Terlebih apabila ada tugas pendampingan lapangan atau adanya permintaan data baik dari internal maupun dari pihak luar. Diperparah lagi apabila data-data lapangan tentang permasalahan dan potensi kawasan belum/tidak terdokumentasikan dengan baik. Dengan adanya paradigma baru tersebut staff lapangan akan dipacu dan dituntut untuk dapat lebih aktif dan kreatif untuk menguasai wilayah penugasan mereka.
Namun demikian untuk mewujudkan pengelolaan berbasis resort tidaklah semudah membalik telapak tangan. Banyak tantangan yang harus dilalui serta membutuhkan niat dan kerja keras baik dari segi pimpinan maupun staff kantor dan staff lapangan. Hal mendasar yang sangat penting adalah bagaimana caranya menciptakan suasana pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi terutama bagi staff lapangan tidak menjadi beban dan keluhan. Sehingga keberadaan staff di lapangan tidak akan mubazir/sia-sia saja namun dapat terjun ke lapangan yang sebenarnya. Selanjutnya tahap demi tahap, sedikit demi sedikit kemudian akan terdorong keinginan staff lapangan untuk mencari tahu potensi dan permasalahan yang ada di dalam kawasan. Istilah lainnya yaitu meminjam istilah dari pak Jokowi yaitu blusukan. Sehingga hasil penggalian potensi dan permasalahan dapat terakumulasi dan dapat menjadi bahan analisis yang selanjutnya dapat menciptakan peluang ide/gagasan tentang bagaimana cara untuk menanggulangi dan mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada tersebut.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staff lapangan sebagai garda terdepan dalam rangka pengelolaan berbasis resort perlu dukungan dari pimpinan. Dukungan yang dimaksud dapat berupa supervisi dari pimpinan melalui kunjungan dan pembinaan langsung dilokasi dimana staff lapangan ditempatkan. Supervisi dilakukan secara rutin sehingga akan menimbulkan suasana yang harmonis serta akan menumbuhkan semangat bagi staff lapangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi. Koordinasi dimaksudkan untuk mengetahui dan menyatu padukan maksud, arah dan tujuan dalam kegiatan pengelolaan yang terhimpun didalam rencana kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
Dewasa ini penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dalam unit pelaksana teknis kawasan konservasi cenderung bersifat dari atas ke bawah (top down) dan masih sebagian kecil saja yang mengakomodir dari level bawah (bottom up). Penyusunan rencana kegiatan sebaiknya bukan hanya ide/gagasan dari pimpinan, namun juga mengakomodir level bawah yaitu staff lapangan. Karena bagaimanapun juga untuk mengarah pada pengelolaan berbasis resort, staff lapangan diperkirakan akan lebih tahu tentang rencana kegiatan seperti apa yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Namun disini dituntut kesiapan staff lapangan untuk menunjukkan dan mengkomunikasikan data-data pendukung hasil penggalian lapangan serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga akan tercipta sinkronisasi antara pimpinan dan staff lapangan mengenai rencana kegiatan pengelolaan yang ideal sesuai dengan karakteristik di wilayah masing-masing staff lapangan bertugas. Tentunya pimpinan akan mempertimbangkan dan akan mengambil kebijakan yang tepat.
Implementasi rencana kegiatan pengelolaan di lapangan perlu adanya monitoring dan evaluasi. Diharapkan kegiatan yang telah berjalan tidak hanya sampai disitu saja, namun dapat berjalan berkelanjutan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, maka akan terkumpul data informasi mengenai apakah kegiatan yang telah berjalan tersebut telah mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Apabila belum maka dapat segera di ambil solusi guna perbaikan di tahun berikutnya.
Terlepas dari rencana kegiatan pengelolaan yang bersumber dari dana DIPA, staff lapangan diharapkan mampu berkreasi secara mandiri dan tentunya diawali dengan adanya niat dan kemauan. Dalam artian bahwa staff lapangan mau dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bukan hanya karena adanya factor “X”. Salah satu contoh adalah dalam hal-hal yang terkait dengan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat daerah penyangga (buffer zone). Dengan alasan lain dimana saat sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk mengajak dan membudayakan masyarakat untuk lebih mandiri dengan mengetahui dan mengembangkan potensi di desa mereka. Sehingga saat sedang tidak adanya kegiatan yang bersumber dari dana DIPA, maka staff lapangan akan tetap eksis di wilayah kerja mereka. Bahkan mungkin akan mendapat pengakuan dan apresiasi yang bagus dari masyarakat apabila hasil kreasi staff lapangan berhasil guna bagi masyarakat. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya permasalahan yang mungkin timbul menyangkut ketidakpuasan masyarakat di sekitar terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian paradigama pengelolaan berbasis resort baik pengelolaan yang mengarah ke dalam bahkan keluar kawasan konservasi diharapkan akan dapat terwujud secara optimal.
Salam Konservasi...!
