Ironi Komoditas Jambu Mete di Sumba Timur

Jambu Mete (Anacardium occidentale)

Siapa tidak mengenal jambu mete, buah yang di hasilkan oleh jenis tumbuhan yaitu jambu mete atau dengan nama ilmiah Anacardium occidentale. Buah mete adalah buah sejati yag umumnya dimanfaatkan untuk bahan makanan yang memiliki kekhasan rasa setelah melalui proses pengolahan menjadi kacang mete. Selain dari buahnya, bagian-bagian lain dari tumbuhan yang berasal dari Brasil ini diantaranya adalah daun muda dapat dimanfaatkan untuk lalapan makan, sedangkan daun  tua dapat dijadikan sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit kulit dan obat pencahar. Sedangkan buah semu jambu mete dapat diolah menjadi syrup serta dapat digunakan sebagai makanan ternak. Jambu mete dapat tumbuh dengan baik pada daerah dengan ketinggian 0 hingga ± 700 meter dari permukaan air laut.

Distribusi tumbuhan jambu mete di kabupaten Sumba Timur hampir sebagian besar di wilayah bagian selatan. Termasuk diantaranya adalah desa-desa yang terletak di sekitar kawasan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti. Produksi jambu mete yang melimpah diantaranya adalah di desa Wahang, Tawui, Wanggabewa dan desa Nggongi. Hampir setiap penduduk memiliki lahan tidak kurang dari satu hektar ditanami pohon jambu mete yang kurang lebih ditanam sejak tahun 1995. Berdasarkan salah satu data yang dihimpun dari data statistik daerah Kecamatan Pinupahar tahun 2012 menunjukkan bahwa tanaman perkebunan yang memiliki produksi paling besar adalah jambu mete mencapai 79,25 persen dari hasil tanaman perkebunan, yaitu 504,9 ton. Hal ini tentu saja memiliki prospek yang menguntungkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pasca panen dikelola dengan baik.

Musim panen jambu mete berkisar pada bulan September hingga Desember di setiap tahunnya. Kondisi yang terlihat pada saat pasca panen adalah buah mete hanya dijual gelondongan dan sebagian kecil saja dijual dalam bentuk kupasan (siap goreng). Harga jual buah mete dalam bentuk gelondongan berkisar Rp 7000,- per kg hingga Rp 8000,- per kg . Namun pada suatu waktu dapat mengalami perubahan harga secara signifikan yaitu pada level terendah pada kisaran harga Rp 3.500,- dan level tertinggi pada kisaran harga Rp 12.000,- tergantung dari kuantitas produksi dan kualitas buah mete tersebut. Namun jika dibandingkan dengan buah mete yang telah dikupas menjadi kacang mete, dimana dalam setiap 3 kg buah mete menghasilkan 1 kg kacang mete maka harga jualnya dapat mencapai Rp 100.000,- per kg hingga Rp 110.000,- per kg. Bila data diatas dikalkulasikan maka hasil yang diperoleh dari pemasaran dalam bentuk kacang mete ±18,5 Milyar. Sedangkan bila dipasarkan dalam bentuk gelondongan hanya menghasilkan ±6 Milyar. Terlihat bahwa keuntungan yang bakal diperoleh adalah hampir tiga kali lipat. Sangat disayangkan peluang tersebut belum dimanfaatkan dengan baik.

Beberapa kendala yang dijumpai di lapangan sebagai factor penyebab pengelolaan pasca panen kurang berjalan dengan baik adalah minimnya peralatan untuk mengupas buah mete. Disisi lain dalam hal pemasaran juga menjadi kendala akibat jalan penghubung menuju kabupaten kurang memadai. Hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memasarkan hasil pasca panen buah mete. Kondisi demikian memicu munculnya “papalele” (papalele dalam bahasa sumba: tengkulak) yang justru tidak menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa permainan harga kerap muncul diantara papalele tersebut. Dilema akhirnya timbul di masyarakat yaitu antara menjual buah mete pasca panen berupa gelondongan yang jelas mudah dan cepat tanpa memerlukan biaya dan tenaga lagi, atau melalui pengolahan lebih lanjut dalam bentuk kacang mete yang tentunya memiliki harga jual yang lebih tinggi namun perlu waktu lama, biaya dan tenaga.

Dalam kondisi demikian sangat perlu kiranya pihak pemerintah bersama dengan masyarakat saling bersinergi untuk mengelola secara nyata komoditas buah mete tersebut sehingga memberikan nilai ekonomi lebih yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendampingan dari instansi terkait mutlak diperlukan agar mampu memberikan semangat dan  motivasi bagi masyarakat. Untuk menghimpun petani jambu mete perlu dibentuk suatu wadah misalkan saja dalam bentuk “koperasi tani mete” yang mampu menampung hasil pasca panen dan mewajibkan untuk tidak menjualnya selain kepada koperasi tersebut. Selanjutnya dapat menciptakan jaringan pemasaran secara berkelanjutan sehingga mampu menekan munculnya papalele sebagai pemicu munculnya permainan harga yang jelas-jelas merugikan masyarakat. 

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemakaian teknologi tepat guna yang sudah ada berupa “kacip” perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga masyarakat termotivasi untuk mengolah buah mete pasca panen dalam bentuk kacang mete. Bila hal-hal diatas dapat dikondisikan dengan baik maka dapat diprediksi bahwa jalan menuju kesejahteraan masyarakata akan terbuka lebar. Karena bagaimanapun juga tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan refleksi dari  keberhasilan roda pembangunan. 

Baca Selengkapnya ►

Hitam Putih Pengelolaan Berbasis Resort

Di tengah hangatnya paradigma pengelolaan berbasis resort yang mewajibkan staff  resort untuk lebih menguasai lapangan, penulis pikir memang sangat tepat dan sangat diperlukan. Terutama untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif di tengah hingar bingar isu negatif di bidang kehutanan. Namun hal ini tentu menimbulkan permasalahan terutama bagi unit pelaksana teknis yang selama ini masih menerapkan pola Balai sebagai base management dari seluruh bidang pengelolaan. Unit pelaksana teknis dimungkinkan akan kelabakan karena staff lapangan kurang begitu menguasai wilayah dimana mereka ditempatkan. Terlebih apabila ada tugas pendampingan lapangan atau adanya permintaan data baik dari internal maupun dari pihak luar. Diperparah lagi apabila data-data lapangan tentang permasalahan dan potensi kawasan belum/tidak terdokumentasikan dengan baik. Dengan adanya paradigma baru tersebut staff lapangan akan dipacu dan dituntut untuk dapat lebih aktif dan kreatif untuk menguasai wilayah penugasan mereka.

Namun demikian untuk mewujudkan pengelolaan berbasis resort tidaklah semudah membalik telapak tangan. Banyak tantangan yang harus dilalui serta membutuhkan niat dan kerja keras baik dari segi pimpinan maupun staff kantor dan staff lapangan. Hal mendasar yang sangat penting adalah bagaimana caranya menciptakan suasana pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi terutama bagi staff lapangan tidak menjadi beban dan keluhan. Sehingga keberadaan staff  di lapangan tidak akan mubazir/sia-sia saja namun dapat terjun ke lapangan yang sebenarnya. Selanjutnya tahap demi tahap, sedikit demi sedikit kemudian akan terdorong keinginan staff  lapangan untuk mencari  tahu potensi dan permasalahan yang ada di dalam kawasan. Istilah lainnya yaitu meminjam istilah dari pak Jokowi yaitu blusukan.  Sehingga hasil penggalian potensi dan permasalahan dapat terakumulasi dan dapat menjadi bahan analisis yang  selanjutnya dapat menciptakan peluang ide/gagasan tentang bagaimana cara untuk menanggulangi dan mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada tersebut.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staff lapangan sebagai garda terdepan dalam rangka pengelolaan berbasis resort perlu dukungan dari pimpinan. Dukungan yang dimaksud dapat berupa supervisi dari pimpinan melalui kunjungan dan pembinaan langsung dilokasi dimana staff lapangan ditempatkan. Supervisi dilakukan secara rutin sehingga akan menimbulkan suasana yang harmonis serta akan menumbuhkan semangat bagi staff lapangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi. Koordinasi dimaksudkan untuk mengetahui dan menyatu padukan maksud, arah dan tujuan dalam kegiatan pengelolaan yang terhimpun didalam rencana kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.

Dewasa ini penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dalam unit pelaksana teknis kawasan konservasi cenderung bersifat dari atas ke bawah (top down) dan masih sebagian kecil saja yang mengakomodir dari level bawah (bottom up). Penyusunan rencana kegiatan sebaiknya bukan hanya ide/gagasan dari pimpinan, namun juga mengakomodir level bawah yaitu staff lapangan. Karena bagaimanapun juga untuk mengarah pada pengelolaan berbasis resort, staff lapangan diperkirakan akan lebih tahu tentang rencana kegiatan seperti apa yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Namun disini dituntut kesiapan staff lapangan untuk menunjukkan dan mengkomunikasikan data-data pendukung hasil penggalian lapangan serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga akan tercipta sinkronisasi antara pimpinan dan staff lapangan mengenai rencana kegiatan pengelolaan yang ideal sesuai dengan karakteristik di wilayah masing-masing staff lapangan bertugas. Tentunya pimpinan akan mempertimbangkan dan akan mengambil kebijakan yang tepat. 

Implementasi rencana kegiatan pengelolaan di lapangan perlu adanya monitoring dan evaluasi. Diharapkan kegiatan yang telah berjalan tidak hanya sampai disitu saja, namun dapat berjalan berkelanjutan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, maka akan terkumpul data informasi mengenai apakah kegiatan yang telah berjalan tersebut telah mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Apabila belum maka dapat segera di ambil solusi guna perbaikan di tahun berikutnya.

Terlepas dari rencana kegiatan pengelolaan yang bersumber dari dana DIPA, staff lapangan diharapkan mampu berkreasi secara mandiri dan tentunya diawali dengan adanya niat dan kemauan. Dalam artian bahwa staff lapangan  mau dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bukan hanya karena adanya factor “X”. Salah satu contoh adalah  dalam hal-hal yang terkait dengan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat daerah penyangga (buffer zone). Dengan alasan lain dimana saat sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk mengajak dan membudayakan masyarakat untuk lebih mandiri dengan mengetahui dan mengembangkan potensi di desa mereka. Sehingga saat sedang tidak adanya kegiatan yang bersumber dari dana DIPA, maka staff lapangan akan tetap eksis di wilayah kerja mereka. Bahkan mungkin akan mendapat pengakuan dan apresiasi yang bagus dari masyarakat apabila hasil kreasi staff lapangan berhasil guna bagi masyarakat. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya permasalahan yang mungkin timbul menyangkut ketidakpuasan masyarakat di sekitar terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian paradigama pengelolaan berbasis resort baik pengelolaan yang mengarah ke dalam bahkan  keluar kawasan konservasi diharapkan akan dapat terwujud secara optimal.

Salam Konservasi...!

Baca Selengkapnya ►